Rabu, 20 November 2019

Pelajaran Dari First Travel

Bekalangan ini umat dihebohkan dengan adanya keputusan Mahkamah Agung RI terkait kasus First Travel. Betapa tidak, kontroversi di kalangan umat mencuat akibat keputusan itu, yaitu disitanya asset First Travel oleh negara.

Tentu saja bak disambar petir, jatuh tertimpa tangga, bagi mereka korban yang dirugikan akibat ulah First Travel, yaitu calon jamaah. Jangankan hati terobati dengan berangkatnya umroh, uang yang sudah mereka setor takkan kembali. Hedeuchhh.

Namun demikian, masih ada secercah harapan bagi para korban First Travel, sebagaimana diberitakan rmol.id tanggal 22 November 2019, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) berpandangan ada peluang agar para korban mendapat ganti rugi, yaitu memanfaatkan UU 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) agar Hakim perkara pidana memiliki sarana memfasilitasi penyaluran hasil sitaan pidana untuk mengganti kerugian yang dialami korban. AKPI akan berusaha mendorong penegakan hukum dengan memanfaatkan UU tersebut.

Sementara kita dengar kabar dari menteri agama, kalau beliau akan membantu korban First Travel. Hal itu terungkap dalam pernyataanya ketika di gedung DPR sebagaimana kami dari kutip dari nasional.kompas.com sbb 'Kita coba inventarisasi, mana yang pantas untuk kita bantu (berangkat haji). Yang kaya-kaya enggak usah dibantu gitu ya. Dia rela aja, kan itu pahala juga, yang pantas dibantu ini kemudian kita bantu untuk kita berangkatkan," kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dalam lanjutan pernyataanya, Menteri Agama Bapak Fachrul Razi mengatakan,"Mungkin kita minta dia (korban first travel) tambah 8 juta, kemudian akan kami coba susupkan ke beberapa travel, yang selama ini dalam tanda petik sudah punya keuntungan agak banyaklah selama menjalankan haji. Mudah-mudahan bisa kami titip di beberapa tempat," ucapnya.

Namun demikian, penulis merasa ada yang kurang mapan disini, korban First Travel adalah siapa saja yang sudah mendaftar dan membayar umroh ke First Travel, baik itu orang kaya ataupun yang pas pasan. Mereka semua memiliki hak yang sama. Menurut hemat penulis, lebih baik kembalikan saja dana jamaah, tidak perlu negara otak atik dana tersebut. Kementrian agama lebih baik fokus mengurus perbaikan sistem, pemberangkatan umroh dan haji.

Penulis tidak yakin, jika hanya menambah Rp. 8 juta bisa berangkat haji. Pertanyaanya, siapa yang akan menambah kekurangan biaya haji nya? Apakah mau Travel yang di susupkan jamaah First Travel menanggung ribuan korbannya?.Apakah dari kas negara hasil sitaan asset First Travel itu? kalau begitu, bagaimana payung hukumnya sitaan asset dipergunakan untuk pembiayaan jamaah? atau dari APBN?

Kita tunggu saja perkembangannya, penulis berharap ada jalan keluar yang adil bagi jamaah korban First Travel ini.

Bagi sobat yang mau  lihat paket umroh kami silahkan klik link sbb : Umroh Plus Turki 

0 comments:

Posting Komentar